Tenaga Honorer kategori II Belum Dipublikasikan

Selasa, 29 Januari 2013 16:40

Jakarta-humas BKN, Hingga saat ini BKN belum mempublikasikan tenaga honorer yang masuk ke dalam database katagori II. Petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) tentang penyikapan atas tenaga honorer kategori II hingga hari ini belum terbit. Terkait itu, jika di lapangan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BKN dan membawa data mengenai database kategori II, dengan ini kami sampaikan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab BKN. (Sumber: www.bkn.go.id)

KENAIKAN PANGKAT 2012

bagi Bapak ibu yang naik pangkat periode 01 april 2012, SK dapat di ambil dibidang mutasi setiap hari kerja.

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS TAHUN 2012

Jadual Pengajuan Usul CPNS menjadi PNS 2012

Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2012

CAT Adalah Sarana Mewujudkan Kompetensi PNS

Kamis, 08 Desember 2011 10:36

Serang-BKN Humas, Instansi pemerintah harus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur karena  masyarakat menuntut pegawai untuk lebih profesional. Salah satu sarana mewujudkan kompetensi PNS adalah penggunaan  alat bantu komputer (Computer Assisted Test-CAT) yang digagas dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Informasi ini disampaikan oleh Walikota Serang H.TB.Haerul Jaman, B.Sc ketika membuka tes kompetensi bagi pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintah kota Serang dengan menggunakan CAT di Ruang Rakata Hotel Mambruk Serang Banten, Rabu (7/12). Hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan (Kindang) S.Kuspriyomurdono, Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai (Rekkinpeg) Purwanto, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang Drs.H.Akhmad Benbela. Walikota Serang H.TB. Haerul Jaman,B.Sc (kedua dari kanan) mwmberikan sambutan pada kegiatan  tes kompetensi bagi para pejabat eselon III dan IV mengunakan CAT didampingi Deputi Bidang Bina Kindang S.Kuspriyomurdono (kedua dari kiri), Direktur Rekkinpeg Purwanto (paling kiri), dan Kepala BKD Kota Serang Drs.H.Akhmad Benbela Lebih jauh H.TB.Haerul Jaman, B.Sc memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan CAT yang dilakukan Pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan BKN. Di samping itu, hasil tes ini menjadi salah satu aspek penilaian bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melakukan promosi dan mutasi bagi pegawai. Dalam arahannya, Deputi Bidang Bina Kindang menyatakan bahwa instansi pemerintah harus memiliki Quick Win (layanan unggulan) dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Ada pun program-program yang  menjadi Quick Win hendaknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, publik akan memberikan kepercayaan dan tanggapan positif terhadap instansi pemerintah. CAT, dalam konteks ini, adalah salah satu Quick Win yang disajikan BKN dalam memberikan layanan kepegawaian. Deputi Bidang Bina Kindang S.Kuspriyomurdono (kanan) menyalami salah satu peserta tes kompetensi bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Kota Serang Dalam laporannya, Kepala BKD Kota Serang menjelaskan  bahwa tes ini  diikuti 200 peserta, terdiri dari 50 pejabat eselon III dan 150 pejabat eselon IV selama dua hari, Rabu dan Kamis (7-8/11). Tujuan penggunaan CAT adalah menjamin obyektivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tes terhadap pegawai. Tes dengan menggunakan metode ini adalah juga salah satu implementasi semangat Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah. Pada kesempatan yang sama Direktur Rekkinpeg memaparkan bahwa CAT adalah metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk memperoleh sumberdaya PNS yang berkualitas. Keunggulan metode ini adalah penilaian dilakukan secara obyektif karena pemeriksaan hasil ujian langsung oleh aplikasi CAT, memudahkan proses pemeriksaan ujian, dan memudahkan peserta dalam pelaksanaan ujian. (sumber: www.bkn.go.id)

PNS dan MBR Peroleh KPR Murah

Senin, 28 November 2011 11:23

Jkt-Humas BKN, Humas BKN sebagai anggota aktif kembali menghadiri Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan oleh Bakohumas bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Kamis, (24/11) di Hotel Ambhara - Jakarta Selatan. Sekretaris Menpera Iskandar Saleh Sekretaris Menpera Iskandar Saleh dalam sambutanya menyampaikan bahwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedikitnya enam permasalahan perumahan dan pemukiman yang sering diadukan kepada Yayasan Lembaga Konsemen Indonesia (YLKI) akan teratasi. Keenam permasalahan tersebut menurut Iskandar Saleh yakni Keterlambatan serah terima rumah, Sertifikasi, Mutu atau kualitas bangunan, Informasi marketing yang menyesatkan, Fasos/fasum dan Biaya tambahan. Para pejabat Kemenpora sebagai narasumber Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program FLPP Sementara itu sebagai narasumber Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Marguestinny Oemar Ali menyampaikan bahwa program FLPP akan turut serta membantu Pegawai negeri Sipil (PNS) yang masih tinggal mengontrak atau masih tinggal bersama mertua untuk memiliki rumah.  Marguestinny menjelaskan bahwa tugas pokok BLU-PPP yakni menggalang, mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan. “Dengan program BLU-PPP dalam bentuk Blended Fund yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana akan menekan bunga KPR menjadi maksimal 8,75 % saja,” ungkap Marguestinny, “Sehingga kredit kepemilikan rumah bagi MBR dan PNS akan terbantu dan terjangkau pembiayaannya,” imbuhnya. Staf Humas BKN Subali (dua kiri depan) yang ditugaskan menghadiri Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sosialisasi program FLPP Saat ini program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BLU Kemenpera sudah menggelontorkan dana untuk 154.925 Unit rumah Sejahera Tapak, 1.000 Unit Rumah Sejahtera Susun dan 5.000 Kredit Konstruksi Rumah Murah. Dengan jumlah total 160.925 unit. Untuk pemanfaatan FLPP dari BLU-PPP melalui Bapertarum PNS dapat diambil melalui Bank Pelaksana yakni PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Bank Bukopin. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi BLU-PPP Kemenpera